TULISAN
SOFT SKILL
PEREKONOMIAN
INDONESIA
OLEH
: ADI NUROHMANDANA
NPM
: 20212182
KELAS : 1EB20
JUDUL:
1. PENANAMAN MODAL ATAU INVESTASI
2.
PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA REFORMASI
3.
KERJASAMA ASEAN INDONESIA DENGAN CHINA
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
TULISAN:
PEREKONOMIAN INDONESIA DI
ERA REFORMASI
PENDAHULUAN
Kami
membuat makalah ini di latar belakangi dengan dinamika perekonomian bangsa
indonesia pada zaman ORBA (orde baru). Dimana pada zaman ini adalah zaman yang
lama berkuasa, yaitu selama kurang lebih 32tahun. Dan selama masa pemerintahan
tersebut,banyak masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada rezim tersebut. Ada
pula masalah-masalah yang kami bahas seperti peranan pemerintah dalam
perekonomian Indonesia, mengatasi kesulitan ekonomi, dan kondisi keuangan
Indonesia di Era Orde Baru yang menyebabkan inflasi,blockade ekonomi,dan
lain-lain.
Makalah ini disusun dengan dilengkapi oleh gambar-gambar, agar lebih mudah
mengetahui maksud dari makala ini. Makala ini pun telah kami rangkum
sedemikian,agar para pembaca dapat mengerti dan menangkap masalah-masalah yang
telah kami buat dari berbagai referensi yang ada.
Kami pun menyadari bahwa makala ini masih jauh dari sempurna, namun kami telah berusaha
agar dapat menyusun makala ini dengan sebaik mungkin. Untuk itu kritik dan
saran yang membangun sangat kami harapkan.
ISI
Kondisi
Ekonomi diIndonesia pada Era ORBA(Orde Baru)
Pemerintah
memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia yang berbasis
pasar.dimana pemerintah dapat menetapkan harga barang pokok ,yaitu bahan bakar,
listrik, dan beras. Kondisi ekonomi keuangan pada masa orba amat buruk. Hal ini
disebabkan antara lain :
1.
Inflasi yang sangat tinggi.
Penyebab inflasi yang sangat tinggi yaitu beredarnya lebih dari satu mata uang
secara tidak terkendali.
2.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda untuk menutup pintu perdagangan luar negeri
Republik
Indonesia.Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 , menutup pintu keluar-masuk perdagangan
RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
Indonesia.Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 , menutup pintu keluar-masuk perdagangan
RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
- Agar dapat mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
- Agar dapat Mencegah keluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
- Agar bangsa Indonesia dapat terlindungi dari tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
3. Kas Negara kosong
4.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan
5.
Tanah pertanian rusak
a)
Tanah pertanian di tanami tanaman keras
b)
Tenaga kerja di jadikan romusa
Mengatasi kesulitan ekonomi di era
ORBA (Orde Baru)
Dalam
mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut, pemerintah melakukan
usaha-usaha, antara lain :
- Melakukan Program Pinjaman Nasional yang dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman, yang dilakukan pada bulan Juli 1946.
- Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500.000 ton, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Melakukan Konferensi ekonomi Februari 1946 yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan yang bulat dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- Membentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 yang bertujuan untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu dua sampai tiga tahun.
- Merekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang pada tahun 1948 yaitu mengalihkan bekas tenaga angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
- Dapat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang berisinya:
- Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
- Mencegahan penyembelihan hewan pertanian
- Penanaman kembali tanah kosong
- Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
Usaha Pemerintah Untuk Memperbaiki
Ekonomi
Pada
tahun 1959 kehidupan ekonomi Indonesia belum berhasil membaik, melainkan
masalah yang datang cukup berat.pemerintah pun berusaha untuk memperbaiki
kondisi ekonomi yang sulit ini, usaha tersebut antara lain :
1. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini
adalah pemotongan nilai mata uang. Dengan cara memotong semua uang yang
bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini
dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal
19 Maret 1950 yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara
pada masa pemerintahan RIS yang bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran
sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Keuntungan
dari kebijakan ini adalah rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki
uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan
kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar ,maka pemerintah
mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar
Rp. 200 juta.
System ekonomi gerakan benteng
Sistem
ekonomi ini merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia yangbertujuan untuk
mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet
Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri
perdagangan)danmengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi
nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:
- Dapat menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantua kredit.
- Para pengusaha pribumi secara bertahap dapat berkembang menjadi maju.
2. Gagasan Sumitro
Gagasan
Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng
dimulai pada April 1950.Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700
perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.Tetapi
tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan
pemerintah semakin besar.
Penyebab
Kegagalan program ini karena :
- Dalam kerangka sistem ekonomi liberal para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan para pengusaha non pribumi.
- Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
- Ketergantungannya para pengusaha pada pemerintah.
- Kurang mandirinya para pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
- Para pengusaha mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- Penyalahgunakan kebijakan para pengusaha dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Maka
dampak yang ditimbulkan adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit
keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah
ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah.
Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya
pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih
terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa
dengan mengurangi volume impor.
Seiring
meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia
melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.Awalnya
terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada
pemerintah Belanda.Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan
ekonomi dan moneter.Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan
biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.Perubahan mengenai
nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan
bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan
Undang-undang No. 24 tahun 1951.
System Ekonomi Ali-Baba
System ini di prakarsai oleh menteri perekonomian kabinet Ali I yaitu Iskaq
Tjokrohadisurjo. Program ini mempunyai tujuan, yaitu :
- Agar dapat memajukan pengusaha pribumi.
- Bekerjasama dengan para pengusaha pribumi untuk memajukan perekonomian nasional.
- Dapat bekerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
System
ini di namakan system Ali-Baba adalah Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi
sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.Dengan
pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan
latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar
dapat menduduki jabatan-jabatan staf.Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi
bagi usaha-usaha swasta nasional.Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu
bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat
berjalan dengan baik sebab:
- Kurangnya pengalaman pengusaha pribumi. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.sehingga pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
- Indonesia lebih mengutamakan persaingan bebas.karena Indonesia menerapkan sistem Liberal
- Belum sanggupnya pengusaha pribumi untuk bersaing dalam pasar bebas.
Persaingan Finansial Ekonomi (Finek).
Pada
masa Kabinet, Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan
masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.Misi ini
dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai
kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:
Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh
perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya
pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil
langkah secara sepihak.Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap
melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.Tujuannya untuk
melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.Sehingga, tanggal 3 Mei
1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan
KMB.Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya,
sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda
tersebut.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).
Masa
kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih
berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan
terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program
yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa
kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara.Tugas biro ini
merancang pembangunan jangka panjang.Ir. Juanda diangkat sebagai menteri
perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun
(RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui
DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah
melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan
12,5 miliar rupiah.RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
- Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
- Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
- Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
Musyawarah Nasional Pembangunan
Terjadinya ketegangan hubungan antara pusat dan daerah pada masa kabinet
Juanda.dengan adanya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) masalah tersebut
dapat teratasi. Tujuan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan adalah untuk
mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang
menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan:
a)
Terjadinya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
b)
Ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
c)
Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Hal
ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta
sehingga meningkatkan defisit Indonesia.Memuncaknya ketegangan politik
Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi
bersenjata.
Orde baru
Inflasi
dapat ditahan sekitar 5%-10% dengan melalui kebijakan moneter yang ketat.Nilai
mata uang rupiahpun dapat stabil dan dapat ditebak, pemerintahpun menerapkan
sistem anggaran berimbang.anggaran pembangunan banyak dibiayai oleh bantuan
pihak asing.sudah tiga puluh tahun lamanya pemerintahan orde baru presiden
soeharto.
Pemerintah
mulai menghilangkan hambatan aktivitas ekonomi pada pertengahan 80an. Tujuan
utamanya pada sektor eksternal dan finansial untuk meningkatkan lapangan
pekerjaan .Indonesia diakui banyak analisis sebagai ekonomi industri dan pasar
utama yang berkembang.
Beberapa
kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia tertutupi karena meningkatnya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.tidak ada jalan yang efektif untuk mengumpulkan
hutang, menjalankan kontrak atau menuntut atas kebangkrutan akibat dari system
legal yang sangat melemah.perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas
peminjaman disebabkan oleh aktivitas bank dengan peminjaman berdasarkan
collateral.terciptanya gangguan ekonomi akibat dari . Hambatan non-tarif,
penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke
perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya
Pada
akhir tahun 1997 di indonesia terjadi krisis finansial asia tenggara dengan
mudah berubah menjadi krisis ekonomi dan politik. Indonesia pun merespon
masalah ini dengan menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalian
naiknya inflasi dan melemahnya nilai mata uang Indonesia yaitu rupiah.Pada
Oktober 1997, Indonesia mencapai kesepakatan terhadap International Monetary
Fund (IMF) tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan
ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak,
antara lain yang melibatkan anggota keluarga presiden soeharto yaitu Program
Permobilan Nasional dan monopoli. hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa
mengundurkan diri pada Mei 1998 karena Rupiah masih belum stabil dalam jangka
waktu yang cukup lama.
Pasca Soeharto
Pada
bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah
Presiden B.J Habibie.pada tahun 2010, ekonomi Indonesia sangat stabil dan dapat
tumbuh dengan pesat dibawa oleh presiden susilo bambang yudhoyono. Indonesia
adalah Negara yang dapat tumbuh dengan cepat diantara 20 negara anggota
industri ekonomi terbesar didunia.
Kajian Pengeluaran Publik
Keuangan
Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak akhir tahun 90an pada saat
krisis keuangan Asia.kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang
sejalan dalam pengeluaran publik disebabkan oleh krisis keuangan tersebut.
utang dan subsidi pun meningkat secara drastis, dan belanja pembangunan
dikurangi. cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi
melalui perubahan besar yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari anggaran
belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006.
Pada
tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi
minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas
makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Namun risiko politik bahwa
kenaikan harga minyak yang tinggi dapat menyebabkan tingkat inflasi menjadi
lebih besar, dan pemerintahpun mengambil keputusanuntuk memotong subsidi
minyak.
Keputusan
pemerintah untuk memotong subsidi minyak mendatangkan US$10 miliar untuk
pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan
US$5 miliar telah tersedia berkat penurunan pembayaran utang. pada tahun 2006
pemerintah membelanjakan US$15 miliar untuk program pembangunan. sejak
peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada
pertengahan tahun 70an, Negara ini belum mengalami ruang fiskal.namun,
perbedaan yang paling utama adalah meningkatnya pendapatan yang besar dari
minyak pada tahun tersebut semata-mata dikarenakan keberuntungan keuangan yang
tak terduga. Sebaliknya, saat ini ruang fiskal tercapai sebagai hasil langsung
dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati-hati dan tepat.
Sementara
itu, Indonesia mengalami kemajuan dalam penyediaan sumber keuangan untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan, dan hal ini dapat dipertahankan untuk terus
berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap adalah beban besar pada
anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005,
total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar dari belanja pemerintah tahun 2006
atau sebesar 15 persen dari anggaran total.
Berkat
keputusan B.J.Habibie untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintahan
daerah dan sebagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat diberikan
melalui pemerintah daerah.Dan hasilnya pun pemerintah propinsi dan kabupaten di
Indonesia sekarang dapat membelanjakan 37% dari total danapublik.
Ketersediaan
tingkat desentralisasi saat ini dan ruang fiskal, pemerintah Indonesia
bersepakat untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan.Apabila dapat
dirawat dengan hati-hati, maka daerah-daerah yang tertinggal di bagian timur
Indonesia dapat memungkinkan untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia
yang sudah lebih maju dalam hal. Hal tersebut dapat memungkinkan masyarakat
Indonesia agar fokus ke generasi yang akan datang dalam melakukan perubahan,
contohnya penyediaan infrastruktur seperti yang sudah ditargetkan. Karena itu,
alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana
tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi hal utama untuk belanja
publik di Indonesia untuk kedepannya.
Sebagai
contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2%dari total belanja
publik, mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil
sekitar 3.9% dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen
dari PDB pada tahun 2001sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah
1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum
sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4%
dari PDB .Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat
pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15%
pada tahun 2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber
daya public.
Faktor Kegagalan Perekonomian Indonesia Pasca
Orde Baru
Ketika krisis moneter melanda Indonesia, semua pihak tersentak melihat
indikator ekonomi Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, krisis ekonomi telah
memporak-porandakan “keberhasilan” pertumbuhan Indonesia selama tiga dekade
menjadi minus 13%. Ironisnya, dalam beberapa bulan kemudian, krisis justru
semakin parah dan mengarah pada ptret okonomi Indonesia yang suram. Selama
dilanda krisis, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 80juta, angka
pengangguran menjadi 20juta jiwa, bahkan laju inflasi mendekati angka 100%
(hiperintlasi).
Sikap mental Orde Baru yang tak lagi menghargai supremasi hukum,HAM,
demokratisasi dan lingkungan hidup memang tak sejalan dengan gerakan reformasi.
Orde Baru bukan menyangkut orang per orang, melainkan sikap mental dan pola
pikir yang mempengaruhi seseorang. Tanpa perubahan terhadap sikap mental
itu,apa pun gerakan reformasi yang dilakukan takkan berhasil. Karena itu,
mentalitas Orde Baru harus diubah. Gerakan reformasi selanjutnya bisa berhasil
walaupun dilakukan oleh mereka yang pernah menjadi sikap mental yang sesuai
dengan gerakan reformasi. Sebaliknya, reformasi bisa gagal walalupun
dilaksanankan oleh orang lain,yang bukan mantan mantan pejabat Orde Baru,tetapi
mereka memiliki mentalitas Orde Baru. Mentalitas Orde Baru, muncuul karena
penguasa mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding rakyat. Akibatnya, aparat pun
merasa harus dilayani oleh rakyat, dan menempatan rakyat sebagai peminta-minta
pelayanan. Padahal,aparat sesungguhnya harus berperan melayani masyarakat.
Bahkan, dengan porsi kekuasaan pemerintah yang terlalu kuat, rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kasus pertahanan, rakyat
yang merasa haknya dirampas hanya bisa berunjuk rasa atau membangun tenda
diatas tanahnya. Namun itu tidak akan bertahan lama. Rakyat pun akan kalah, BPN
tengah melakukan perubahan sikap mental aparatnya. Pelayanan kepada rakyat
dibidang pertahanan kini semakin dipermudah. Orde Baru bagaikan seorang raksasa
yang kini tengah menghadapi sakaratul maut. Bahkan mungkin secara medis raksasa
Orde Baru itu sudah mati. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat
mengendalikan gerakan “bagian tubuh” Orde Baru yang tidak terkendali itu. Pemerintah
dapat melakukan kekerasan untuk mempercepat kematian Orde Baru. Tetapi ini akan
menghasilkan raksasa baru yang barangkali akan dihadapi rakyat, seperti
menghadapi Orde Lama maupun Orde Baru 10-20 tahun yang akan datang. Oleh karena
itu, pemerintah dan ABRI memilih pendekatan persuasif, sekalipun butuh waktu
dan kesabaran.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah serta ABRI dalam menangani berbagai
kurusuhan, memang bukan suatu yang populer. Akibatnya,ABRI dan pemerintah
dianggap lemah. Banyak tokoh masyarakat yang menghujat pemerintah. Pemerintah
saat ini selalu dalam posisi terpojok,kalah,dan selalu salah. Sebaliknya,
kalangan HUMAS pemerintah kurang mampu menghadapi pendapat masyarakat yang
menyudutkan pemerintah. Keberhasilan pembangunan belumlah tentu sebuah
keberhasilan. Bahkan keberhasilan pembangunan khususnya selama Orde Baru, bisa
menjadi perusakan alam dan kerugian besar untuk masyarakat daerah. Ini terjadi
karena pelaksanaan pembangunan kurang memperhatikan analisis dampak sosial, dan
dapat pengaruh banyaknya pejabat-pejabat yang menguasai sistem untuk
kepentingan diri mereka masing-masing sebagaimana yang telah menjadi ciri dari
pemerintahan dan masyarakat Orde Baru.
Suatu golongan yang tidak disenangi kemudian menjadi disenangi, akan ikut
membantu memperlancar perubahan. Namun suatu golongan yang telah berada dalam
sintuasi yang menyenangkan, menikmati banyak hak istimewa, kekuasaan dan uang,
mereka akan bertahan sekuat mungkin. Itulah keadaan yang terjadi sekarang. Para
pejabat Orde Baru selalu menyatakan penguasaan mereka atas sumber-sumber
ekonomi yang tinggi serta menjanjikan pemerataan atas hasil-hasil pembangunan.
Namun pada dasawarsa 1980-an, gerakan mahasiswa secara jitu menemukan fakta
bahwa “pembangunan telah memakan korban”. Bagi warga masyarakat yang justru
tergusur dari tanah merka. Setiap upaya mempersoalkan nasib rakyat tak jarang
diperhadapkan dengan tudingan “mengganggu jalannya pembangunan”. Jika
mempersoalkan ke tingkat internasional, aparat Orde Baru menudingnya sebagai
“mengejek-ngejekkan bangsa” atau “menjual bangsa” ke pihak asing.
Tujuan nasionalisme Orde Baru sangat jelas, yakni mempertahankan kepentingan
KKN mereka dengan dua target:
- Kekuatan-kekuatan rakyat tak dapat berkembang dan tetap lumpuh, sehingga rakyat tak bisa bersuara atas praktik KKN Orde Baru.
- Mengorbankan nasionalisme untuk mencegah dan mengacaukan upaya aktivis HAM untuk memperkarakan kasus-kasus pelanggaran HAM (human rights violation).
Hasil yang diharapkan pemimpin Orde Baru yang mengorbankan nasionalisme sempit
itu,ada dua hal. Pertama, mereka kebal dari hukum (impunity). Semua praktik KKN
yang mereka jalankan, tidak dapat dihukum, sehingga kepentingan-kepentingannya
tetap lestari. Mereka untouchable tidak bisa dijangkau hukum. Kedua, mereka
juga bebas bergentayangan melakukan penindasan HAM, memangsa korban dari
bangsanya sendiri.
Nasional yang digembor-gembor oleh Orde baru jelas berusaha mematikan gerak
aktivis HAM dengan berbagai siasat dan intrik yang kotor. Dengan siasat dan
intrik kotor itulah pengibar nasionalisme ini mengelabui kita semua, sehingga
barbagai pelanggaran HAM tidak diungkap dan tidak pula diperkarakan.
Otoritarianisme Orde Baru telah berulang kali menuduh para aktivis HAM sebagai
“agen asing” atau “agen barat” sambil terus menimbulkan korban-korban atas
bangsanya sendiri. Kita semua terus-menerus berusaha dibenamkan dalam perangkap
kesadaran untuk melupakan kekejaman yang diperbuat Orde Baru atas bangsanya
sendiri.
Nasionalisme Orde Baru tak peduli jatuhnya korban dari bengsanya sendiri yang
terhempas menemui ajalnya sejauh kepentingan KKN tidak dingugat rakyat. Bahkan
dengan praktik yang berkualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes
against humanity). Kejahatan yang merupakan musuh seluruh umat manusia jika
perlu dilakukannya. Untuk menutupinya pejabat Orde Baru dan pewarisnya sering
menangkalnya dengan pernyataan angkuh “jangan campuri urusan dalam negeri
Indonesia”.
Pembangunan yang terjadi di zaman Orde Baru pada awalnya bisa membuat
pendapatan per kapita naik empat kali, dari sekitar US$ 250 sampai sekitar US$
1.000 per kapita setahun. Namun kemudian Orde Baru ternyata hanya menyuburkan
korupsi dan memperbesar kesenjangan sosial. Di lain pihak, secara statistik
juga bisa dibuktikkan bahwa tingkat kemiskinan berkurang. Tingkat
kesejahteraan, yang bisa diukur dengan konsumsi per kapita beras, gandum, BBM,
listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan sebagainya
smua naik banyak. Sekarang, lima tahun sudah digempur krisis ekonomi yang
dahsyat, tingkat konsumsi publik masih cukup dan sebagian tersebar masyarakat
tidak lapar dan merana dibandingkan dengan tahun 1966. Maka semuanya ini adalah
hasil perbekalan dari zaman Orde Baru. Sedangkan penanaman modal asing sangat
diperlukan karena divestasi perusahaan-perusahaan yang karena krisis dikuasai
oleh negara, dan juga akibat dari skema debt-equity swap yang dilakukan
perusahaan-perusahaan yang besar beban utangnya kepada pihak luar negeri.
Begitu juga kebujakan lalu lintas devisa sudah tidak baik dipadukan dengan
sistem nilai tukar mata uang tetap, tanpa fundamental ekonomi yang kuat
terhadap pengaruh globalisasi. Memang pemerintahan yang buruk (bad govermance)
tercermin dalam maraknya KKN bukan penyebab utama masuknya Indonesia ke dalam
krisis, tetapi hal itu jelas amat memperburuk keadaan.
Setting kapitalisme global terhadap Indonesia bukanlah suatu hal yang baru
dilakukan. Kenaikan rezim Soeharto dulu sedikit banyaknya mendapat dukungan
dari negara-negara maju. Setting itu juga dimainkan untuk menjatuhkan Soeharto
dari kekuasaannya karena prkaktek korupsi cukup parah, dukungan yag tadinya
diberikan lambat laun dicabut sampai akhirnya Soeharto terjungkal. Pada masa
krisis ekonomi sebelumnya kejatuhannya, Soeharto tampak setengah hati
menjalankan kebijakan Bank Dunia dan IMF. Tetapi karena Soeharto tidak mau
membubarkan anak-anak dan kroninya, rencananya peminjaman dana itu ditarik
kembali. Padahal sebagian besar Bank-bank itu sudah dalam keadaan kacau.
Kelemahan Soeharto adalah membela anak-anak, keluarga dan kroninya. Sehingga
Bank Dunia pun dintentangnya. Sehingga Soeharto tidak dpat dukungan dan jatuh.
Bahkan pengusaha dan militer sebagai penopang utama kekuasaannya pin akhirnya
tidak memberikan dukungan karena sudah tidak melihat adnya prospek lagi lagi
dalam kekuasaannya. Setelah Soeharto jatuh, Bank Dunia tidak serta mendapat
langsung melakukan kontrol terhadap penguasa baru di Indonesia. Rezim
pemerintahan Orde Baru yang pada waktu itu sudah mengalami banyak permasalahan
tidak cepat membereskan masalahnya sehingga hanya mempersulit dan menambah
beban bagi rakyat yang sudah lama merasa tidak puas. Ketidakpuasan rakyat
terhadap pemerintahan semakin ditambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan
pokok seperti beras, lauk-pauk, BBM, yang notabene merupakan kebutuhan yang
sangat vital bagi rakyat.
Rezim Orde Baru Soeharto akhinya memiliki banyak cacatnya yang menjadi fatal
karena tidak terkoreksi secara dini. Seandainya Soeharto ingin mengundurkan
diri pada pertengahan 1980-an dan cengkraman politik bisa dekendurkan, mungkin
keadaannya tidak akan seoarah saat ini. Negara dan para pemimpinnya yang mampu
membanting setir demikian adalah RRC, yang sistem politiknya masih dikendalikan
Pertai Komunis, akan tetapi ekonominya direformasikan berdasarkan sistem pasar
terbuka yang cukup bebas. Proses otonomi daerah di RRC senantiasa bisa
diekndalikan karena semua gubernur dan bupati diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
pusat.
Pembangunan politik dan ekonomi untuk negara besar seperti Indonesia selalu
memerlukan pemerintahan yang kuat. Ini hanya ada di zaman Soeharto, tetapi
dengan pengorbanan demokrasi dan sosial. Satu-satunya masa pendek yang dapat
menjadi contoh adalah masa 1950-1957. Pada masa itu pengaruh asing masih kuat.
Orientasi kebijakan ekonomi masih rasional dan terbuka terhadap interaksi
dengan dunia luar. Kehidupan politik masih cukup demokratis, dan partai oposisi
ada. Beberapa tokoh yang berpengaruh dibidang ekonomi diantaranya yakni Bung
Hatta, Syafruddun, Djuanda, Liemana, Sumitro, Wilopo, das sebagainya. Soekarno
masih tetap ada dengan pengaruhnya yang karismatik dan menyatukan bangsa, akan
tetapi Soekarno belum menjadi penguasa utama. Tetapi bibit-bibit perpecahan
politik sudah ada, dan konflik dunia, demokrasi melawan komunisme sudah mulai
masuk ke negeri ini. Indonesia memang tidak pernah bisa mengasingkan diri dari
pengaruh-pengaruuh dunia, baik politik maupun ekonomi.
Dalam membangun negara, kita harus bisa membedakan antara state building dengan
nation building. Dalam tahap pertama, kita lebih berhasil dalam hal nation
building, dan jasa Soekarno tidak boleh dilupakan. Nation building selama 50
tahun dilakukan dan dilestarikan berdasarkan wacana melting pot, seperti di
Amerika, dimana suku-suku bangsa mengagumi kaum imigran yang menyusun Amerika
herus melebur diri menjadi prototipe bangsa Amerika yang Aanglosax dan
Protestan. Ikanya lebih penting daripada Bhinekanya. Setelah 50 tahun, mode
nation building ini harus ditinggalkan.
Kebhinekaan harus lebih ditonjolkan, akan tetaoi keastuan bangsa dan negara
harus tetap dipelihara, jika bisa secara alami, atas dasar keyakinan nasional
bahwa hidup sebagai warga dari bangsa besar lebih sentosa daripada sebagai
warga dari negara kecil.
State building rupanya jauh lebih sulit daripada nation building. Para peninjau
asing yang kompeten (ahli ilmu polotik) pada umumnya tidak terlalu menyangsikan
bahwa Indonesia kelak pecah seperti Unisoviet dan Yugoslavia. Semangat
nasionalisme masih cukup kuat, walaupun sudah mengalami erosi. Yang membuat
resiko besar perpecahan Republik Indonesia adalah bahwa pemerintahannya yang
lemah. “Indonesia is not a failed state but a weak state” . Pemerintah di
Jakarta lemah oleh karena tertangkap dalam proses demokratis.
Lemahnya pemerintahan dan negara dewasa ini oleh karena alat-alat penegak
kekuasaan tidak berfungsi dengan baik (tentara, polisi, jaksa, hakim, sistem
peradilan, dan lain sebagainya). Moral serta tanggung jawabnya dirusak oleh KKN
dan oleh karena negara tidak bisa menjamin gaji dan balas jasa yang wajar.
Maka, krisis ekonomi memperparah efektivitas aparat pemerintah dan negara.
Anggaran pembelanjaan pemerintah terlalu digerogoti pembayaran kembali
hutang-hutang dan bunga. Beban hutang ini ikut menyebabkan weak state. Ini
mempersalahkan untung ruginya bantuan internasional, juga peran asing (dan yang
“non pribumi”) di perekonomian kita.
Secara logis dan historis empiris, Indonesia tidak bisa keluar dari krisis dan
kelemahan tanpa bantuan dari luar dan tanpa membuka diri terhadap unsur-unsur
asing dan yang non pribumi. Ada kalangan (politisi pribumi) yang secara bangga
mengatakan, kita bisa berdiri sendiri berdasarkan kekayaan alam kita.
Pengalaman zaman Soekarno sudah memberi pelajaran. Tidak berguna mengusir
Belanda, China, Asing Barat, dan menolak penanaman modal asing. Soekarno
membuat pengecualian, perusahaan minyak bumi asing (Caltex dan Stanvac) yang
sudah ada tidak diusir karena hasil devisanya deperlukan.
PENUTUP
Kehidupan perekonomian pada zaman Orde Baru sudah berlalu sekitar 10 tahun
lalu. Tapi pembahasannya masih cukup hangat sampai sekarang. Pada saat mulainya
zaman Orde Baru, pemerintahan yang baru ini diwarisi dengan keadaan ekonomi
yang parah. Yaitu dengan hutang luar negeri yang banyak sebesar 2,3 – 2,7
miliar, tingkat inflasi yang tinggi dan permasalahan ekonomi dan politik yang
lain. Sehingga pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah menempuh
berbagai macam cara, seperti stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi, membentuk
sama denga luar negeri, dan pembangunan ekonomi. Dengan berorientasikan pada
usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat
inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Dan berharap dengan cara tersebut permasalahan yang ditinggalkan oleh Orde Lama
bisa diselesaikan. Dan terbukti dengan cara tersebut masalah-masalah itu mulai
bisa diatasi dengan cepat. Itu teraplikasi dengan pemerintah mengeluarkan
beberapa program pembangunan,yaitu PELITA (Pembangunan Lima Tahun), dan
berjalan dengan lancar. Tapi dibalik keerhasilan pemerintah, ada juga dampak
negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti terjadinya
otoritas,KKN,dwifungsi ABRI/Polri,pembangunan yang tidak merata,dan fundamental
pembangunan ekonomi yang sangat rapuh.
Kita harus menyadari dengan penuh dan cerda bahwa kejahatan-kejahatan Orde Baru
telah memakan banyak korban, dari awal berdiri ORBA dan menunjukkan estensinya
hingga sampai saat ini diwariskan. ORBA bahkan dengan berbagai cara dan intrik
kotor berusaha dengan keras untuk memutuskan cita-cita agung meraih
“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kita harus memutuskan rantai
otoritarianisme Orde Baru secara konsisten.
DAFTAR
PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia
http://omungke.com/ekonomi-bisnis/311-faktor-penyebab-kegagalan-ekonomi-indonesia-pada-masa-orde-baru.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar